KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, maka makalah Ekonomi Pembangunan ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menjelaskan peningkatan mutu pendidikan sebagai solusi pembangunan nasional dalam makalah ini. Makalah ini terbagi sub bab yang membahas mengenai kualitas pendidikan, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan, dan solusi atas permasalahan pendidikan yang tejadi di Indonesia.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen Mata kuliah Ekonomi Pembangunan, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari tanpa bantuan dan kerjasama semua pihak, makalah ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bogor, Mei 2010

Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Perumusan Masalah 2
1.3. Tujuan Penulisan 2
1.4. Manfaat penulisan 2
BAB II 4
LANDASAN TEORI 4
BAB III 6
METODE PENULISAN 6
3.1. Jenis dan Sumber Data 6
3.2. Analisis Data 6
BAB IV 7
PEMBAHASAN 7
4.1. Kualitas Pendidikan di Indonesia 7
4.2. Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia 8
4.2.1. Permasalahan Akses Pendidikan 8
4.2.2. Permasalahan Kualitas dan Relevansi 10
4.3. Solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia 12
4.3.1. Mengatasi Permasalahan Akses 12
4.3.2. Mengatasi Permasalahan Kualitas dan Relevansi 14
BAB V 16
PENUTUP 16
5.1. Kesimpulan 16
5.2. Saran 16
DAFTAR PUSTAKA 18
LAMPIRAN 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Dunia telah memasuki era globalisasi yang syarat akan persaingan. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka Indonesia harus terus mengembangkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki. Peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan. Salah satu upaya peningkatan mutu sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidikan adalah human invesment yang merupakan salah satu indikator penentu kualitas sumber daya manusia yang ada di sebuah negara
Data dari UNESCO (2000) menunjukkan tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Data lain menunjukkan hal yang sama, menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia, dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.
Data tersebut menunjukkan buruknya tingkat pendidikan di Indonesia serta diperlukannya peningkatan mutu sumber daya manusia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah bersama dengan berbagai kalangan telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih bermutu antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pemberian pendidikan dan pelatihan bagi guru. Tetapi upaya pemerintah tersebut belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun permasalahan khusus dalam pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan. Solusi yang tepat sangat dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan tersebut, agar mutu pendidikan meningkat dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pondasi Pembangunan Nasional

1.2. Perumusan Masalah
1. Bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia?
3. Bagaimana solusi yang dapat diberikan dari berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan
1. Mendeskripsikan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini.
2. Mengkaji faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.
3. Mendeskripsikan solusi yang dapat diberikan dari permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia.

1.4. Manfaat penulisan
1. Bagi pemerintah
Dengan penulisan makalah ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia.
2. Bagi guru
Dengan penulisan makalah ini dapat membantu para pengajar memperbaiki proses pengajaran serta membantu para muridnya menggapai prestasi.
3. Bagi Mahasiswa
Penulisan makalah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian belajar dalam rangka meningkatkan prestasi diri pada khususnya dan meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

Secara konseptual pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia. Perbaikan taraf hidup memerlukan prakondisi infrastruktur, sarana dan prasarana yang semua ini dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan harkat dan martabat bangsa. Pembangunan nasional seharusnya diarahkan untuk mencapai keberhasilan ini yakni peningkatan harkat dan martabat bangsa (Ali, 2009).
Kondisi Indonesia yang baik secara geografis dan politis, seta posisi geostrategik yang dapat menjadi modal besar dalam upaya pembangunan nasional. Modal besar tersebut akan dapat digunakan secara efektif dan efisien terutama jika dikelola secara bijak dan ditunjang oleh kemampuan yang tinggi dari para pengelola dan rakyatnya. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam mensejahterakan suatu bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar menjadi negara yang makmur dapat dimulai dari membangun sumberdaya manusia melalui pendidikan atau memegang prinsip education first, prosperity follows (Ali, 2009).
Partisipasi masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan sangat penting. Pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal dan keberhasilan yang dicapai tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara merata tanpa partisipasi aktif mereka. Meskipun demikian, dalam batasan-batasan tertentu melibatkan partisipasi aktif setiap lapisan dan anggota masyarakat terkadang menemui berbagai kendala dan permasalahan, di antaranya adalah kendala kemampuan dan kompetensi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana secara terus-menerus dilakukan upaya agar kendala kemampuan yang dimiliki oleh semua lapisan dan anggota masyarakat dapat teratasi sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan dapat pula menikmati hasil pembangunan yang dicapai. Upaya yang paling efektif untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui pendidikan (Ali, 2009).
Pengertian pendidikan menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia No.2 Bab II Pasal 4 Tahun 1989 menjelaskan bahwa Sistem Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Hasil dari pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional.

BAB III
METODE PENULISAN

3.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada tulisan ini adalah data sekunder. Penulis memperoleh data sekunder dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan pendidikan, seperti data sensus, data dari organisasi tertentu, Undang-Undang, tulisan penulis lain, serta pustaka lainnya.

3.2. Analisis Data
Data diperoleh dari studi pustaka atau kutipan dari berbagai tulisan serta dokumen lain yang dianalisis sejak pertama kali pengumpulan data hingga pengumpulan data berakhir. Data yang telah terkumpul kemudian melalui proses pemilihan, pemusatan, serta penyederhanaan data kasar untuk dibuat kesimpulan berdasarkan sub tema yang penulis angkat. Proses tersebut dilakukan dengan harapan akan menghasilkan suatu outline makalah yang dapat memudahkan penulis untuk menyelesaikan makalah ekonomi pembangunan secara terstruktur.

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1. Kualitas Pendidikan di Indonesia
Kualitas pendidikan Indonesia jelas masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan Negara Negara tetangga seperti, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Hal tersebut dapat dilihat melalui Human Development Index/ Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2006 , jika dibandingkan dengan beberapa Negara tetangga, Indonesia menempati urutan ke-108 dari 177 Negara, angka ini masih sangat jauh jika melihat Singapura, Brunei, dan Malaysia yang masing-masing menempati urutan 25, 34 dan 61. Peringkat HDI tersebut menempatkan Indonesia di level menengah sedangkan, Singapura, Brunei dan Malaysia berada pada level tinggi.
Namun trend positif menandai indeks pembangunan di Indonesia yang secara linier mengalami kenaikan Pada tahun 2007 dimana IPM Indonesia mengalami kenaikan menjadi 0.728 dari 0,711 pada tahun 2006, laporan ini dikeluarkan oleh UNDP pada 27 November 2007, namun hal tersebut tidak mengubah urutan Indonesia yang masih berada pada peringkat 108 sedunia dan masih dibawah Vietnam. Penilaian tersebut diantaranya usia harapan hidup menempatkan Indonesia pada posisi ke-100. Tingkat pemahaman aksara dewasa di Indonesia menempati urutan 56. Tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi ada di urutan 110. Sedangkan untuk pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita berada di posisi 113. Pencapaian IPM Indonesia beberapa tahun terakhir tentu berjalan linier dengan proses pembangunan manusia yang diterapkan pada program-program pembangunan. Indeks ini merupakan sebuah raport pembangunan manusia yang dicapai oleh pemerintah dan bangsa Indonesia.
Deskripsi kuantitatif tersebut dapat menyadarkan semua elemen bangsa bahwa masih banyak kekurangan atau masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Perhatian khusus ditujukan pada pemerintah untuk mampu bangkit mengejar ketertinggalan, dengan melakukan penataan kedalam (birokrasi). Demikian pula kita harapkan kebijakan publik yang lahir akan semakin mementingkan pembangunan manusia, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur bukan semakin menjauh dari sasaran.
4.2. Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia
Hingga saat ini, setelah lebih dari 63 tahun kemerdekaan Indonesia, kita masih menghadapi menghadapi kenyataan yang menunjukkan bahwa cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa belum terwujud secara optimal. Hal ini tentunya menjadi penghalang dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia. Saat ini setidaknya ada dua masalah besar yang mendasari buruknya kualitas pendidikan di Indonesia, pertama, permasalahan akses pendidikan, yakni pemerataan kesempatan bagi setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan dan kedua, permasalahan kualitas dan relevansi pendidikan, yang dapat menyebabkan kurangnya daya saing lulusan. Kedua permasalahan ini erat kaitannya dengan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan yang juga berdampak kepada citra masyarakat terhadap pendidikan nasional.

4.2.1. Permasalahan Akses Pendidikan
Kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, merupakan hal yang dilindungi oleh undang-undang, tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab III. Kesempatan itu diberikan kepada setiap warga Negara tanpa melihat latar apapun, baik keterjangkauan daerah tempat tinggal, etnis, agama, gender, status sosial-ekonomi maupun keunggulan fisik atau mental. Dewasa ini kita masih menjumpai berbagai kenyataan yang menunjukkan bahwa masih terkendalanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang dialami oleh anak-anak yang hidup di daerah-daerah terpencil. Masalah ini bukan hanya terkait akses terhadap pendidikan berkualitas semata, tetapi pendidikan dengan tingkat kelayakan atau kualitas yang terbatas pun masih sangat sulit untuk diperoleh.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas menetapkan pendidikan kategori pertama ini, yaitu yang termasuk program wajib belajar adalah jenjang pendidikan dasar selama sembilan tahun, yang meliputi SD/Mi dan SMP/Mts. Jenjang pendidikan berikutnya, yaitu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, bukan termasuk kategori program wajib belajar. Jenjang-jenjang pendidikan ini meskipun pada prinsipnya setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan pada jenjang-jenjang pendidikan itu, namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memasukinya, oleh karena itu, akses diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan tersebut. Sedangkan yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut tidak mampu memperoleh akses untuk pendidikan. Fenomena tersebut adalah bentuk dari kesenjangan pendidikan di Indonesia.
Kesenjangan pendidikan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah pada pedesaan dan perkotaan. Pada tahun 2003 rata-rata APS penduduk perdesaan usia 13-15 tahun pada tahun 2003 sebesar 75,6 %. Sementara APS penduduk perkotaan untuk periode dan kelompok usia yang sama sudah mencapai 89,3 %. Kesenjangan yang lebih nyata terlihat untuk kelompok usia 16-18 tahun. APS penduduk perkotaan tercatat sebesar 66,7 % sedangkan penduduk perdesaan sebesar 38,9% atau separuh penduduk perkotaan.
Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003 menunjukkan bahwa faktor ekonomi (75,7%) merupakan alasan utama putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah (67,0%) maupun karena harus bekerja (8,7%). Hal ini menunjukkan bahwa tingginya angka partsipasi sekolah pada masyarakat kota dan penduduk kaya dikarenakan tingkat pendapatan mereka relatif lebih tinggi dibanding penduduk yang tinggal di desa dan masyarakat miskin.
Status pendidikan penduduk di perkotaan dan perdesaan bisa dikaitkan dengan besar pengeluaran rumah tangga mereka per bulan. Mayoritas penduduk di desa memiliki besar pengeluaran rumah tangga Rp 100.000-Rp 149.000 sebulan. Sementara penduduk di kota lebih besar pengeluarannya, yaitu pada rsentang Rp 200.000-Rp 299.000. Ada dua hal yang melatar belakangi lebih besarnya pengeluaran rumah tangga per bulan penduduk perkotaan dibandingkan dengan perdesaan. Pertama, biaya hidup di kota lebih tinggi sehingga pengeluaran pun lebih besar. Kedua, penghasilan penduduk perkotaan lebih besar. Ketimpangan ini secara tidak langsung berdampak pada kesempatan mereka meperoleh pendidikan. Jumlah pengeluaran yang lebih besar penduduk perkotaan mampu mengalokasikan dana lebih besar pula untuk pendidikan.
Berdasarkan data dari Biro pusat Statistik tahun 2004, Kesenjangan akses pendidikan juga dapat dilihat dari angka melek aksara. Penduduk melek aksara usia 15 tahun ke atas sekitar 90,4 %, dengan perbandingan laki-laki sebesar 94,6% dan perempuan sebesar 86,8%, dengan penyebaran di perkotaan sebesar 94,6% dan di perdesaan 87%. Berdasarkan kelompok usia penduduk, angka melek aksara terbesar adalah pada kelompok usia 15-24 tahun yaitu sekitar 98,7%. Ini menunjukkan keberhasilan dari program wajib belajar 9 tahun. Angka buta aksara pada kelompok usia ini masih ada sekitar 1,3 % yang buta aksara.
Masih adanya buta aksara ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
1. masih terjadinya anak putus sekolah, khususnya pada kelas-kelas rendah di SD yaitu sekitar 250 ribu anak (tahun 2003) yang sebagian besar akan menjadi buta aksara,
2. sebagian dari yang melek aksara baru akan kembali menjadi buta aksara karena kemampuan literasi yang telah dimiliki tidak digunakan lagi,
3. menurunnya perhatian pemerintah daerah dan masyarakat terhadap upaya pemberantasan buta aksara.
Di samping putus sekolah, masih terdapat pula sejumlah besar anak-anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah sama sekali karena persoalan ekonomi sehingga jika tidak ditangani segera akan menambah jumlah buta aksara secara signifikan.

4.2.2. Permasalahan Kualitas dan Relevansi
Permasalahan kedua yang dihadapi oleh pendidikan nasional kita terkait dengan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Peningkatan kualitas dan relevansi sangat erat hubungannya dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Kualitas pendidikan selain dapat dilihat dari kemampuan lulusan juga dapat dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, kepribadian, karakter dan wawasan kebangsaan, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Indikator peningkatan kualitas pendidikan diukur dari kecakapan akademik dan non-akademik yang memungkinkan lulusan dapat bradaptasi terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.
Sebagai contoh hasil belajar siswa merupakan indikator kualitas pendidikan yang sering digunakan. Untuk mengenali keadaan kualitas ini diantaranya digunakan hasil ujian atau studi-studi tentang kemampuan siswa, baik secara nasional maupun internasional. Dilihat dari hasil ujian, kualitas pendidikan masih menghadapi masalah, yakni masih rendahnya kualitas hasil belajar yang ditandai oleh standar kelulusan yang ditetapkan, yaitu 4,25 dari skala 10 dan 4,50 pada tahun 2008. Seorang siswa dinyatakan lulus meski hanya mampu menyerap mata pelajaran sebesar 4,25%. Dengan standar kelulusan yang rendah pun masih banyak siswa yang tidak lulus pada ujian Nasional 2007. Jika melihat Negara tetangga standar kelulusan yang ditetapkan di Indonesia masih tergolong rendah, dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang menetapkan standar kelulusan siswanya di atas angka lima. Kondisi ini mencerminkan kurang mampunya negara kita bersaing dengan negara-negara tetangga, walaupun angka kelulusan ujian nasional setiap tahun cenderung mengalami kenaikan namun masih tetap di bawah negara-negara asia lain yang mematok angka di atas enam.
Faktor lain yang berpengaruh kepada kualitas dan daya saing pendidikan adalah berbagai masukan pendidikan, baik terkait dengan proses pembelajaran maupun pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Hal ini dilihat dari fungsi pengawasan pendidikan, baik yang dilakukan oleh tenaga fungsional seperti pengawas sekolah untuk tingkat SD/Mi dan atau penngawas bidang studi untuk tingkat SMP/Mts dan SMA/MA, maupun pengawasan oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Kelemahan pada aspek perencanaan, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar tidak termonitor secara efektif oleh para pengawas, sehingga kelemahan-kelemahan pada proses pembelajaran tidak dapat teridentifikasi secara akurat.
Komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan meliputi : (1) guru dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas, kualitas maupun kesejahteraannya, (2) prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal, (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang kualitas pembelajaran dan (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif
Faktor yang mempengaruhi masalah peningkatan kualitas dan daya saing adalaha anggaran pendidikan yang belum memadai, baik ketersediaannya maupun dalam efisiensi pengelolaannya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan UUD 1945 dan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam alokasi pendidikan dari APBN/APBD, dan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya secara bertahap sudah diwujudkan. Namun realisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD baru dimulai pada tahun anggaran 2009, sehingga permasalahan terkait belum sepenuhnya terpecahkan.
Dalam kaitan dengan permasalahan relevansi pendidikan, perspektif analisis ekonomi dan ketenagakerjaan terhadap pendidikan tetap diperlukan, namun belum lengkap atas dasar perspektif pembentukan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Analisis ini diarahkan pasa keseimbangan struktural antara struktur ekonomi dan ketenagakerjaan di satu pihak dengan struktur pendidikan di lain pihak. Sistem pendidikan dianggap relevan jika memiliki keseimbangan secara struktural dengan sistem ekonomi dan ketenagakerjaan. Artinya, bahwa lulusan pendidikan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan di berbagai sektor.

4.3. Solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia
Agar pendidikan nasional berjalan pada jalurnya, maka diperlukan upaya-upaya yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Upaya-upaya itu sebenarnya merupakan langkah awal dalam pembangunan pendidikan dalam konteks pembangunan nasional. Berikut ini adalah solusi yang dapat dilakukan guna memperbaiki pendidikan nasional sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

4.3.1. Mengatasi Permasalahan Akses
Sampai dengan tahun 2009 dilakukan berbagai upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, khususnya dalam konteks pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil). Demikian juga anak-anak yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual. Strategi yang diambil antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum berkesempatan mengikuti pendidikan, baik di sekolah atau di madrasah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan. Dalam strategi ini juga ditempuh penerapan kelas-kelas inklusi, yakni dengan memberi kesempatan kepada peserta didik yang mempunyai kelainan untuk belajar bersama peserta didik yang normal.
Solusi lain yang ditawarkan adalah, peningkatan akses pendidikan melalui pembukaan kesempatan bagi pihak swasta dalam mendirikan lembaga pendidikan tinggi baru. Namun, strategi ini harus dikaitkan dengan kualitas dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Dalam pengendaliannya perlu dibuat persyaratann yang ketat dalam mengijinkan partisipasi swasta ini. Untuk itu, pemerintah harus membenahi peraturan dan perundang-undangan serta memperkuat kapasitas kelembagaan yang terkait dengan fungsi pengendalian dan penjaminan kualitas. Kebijakan perluasan pendidikan tinggi ini juga diarahkan dalam upaya membuka kesempatan bagi calon mahasiswa yang berasal dari penduduk di atas usia ideal pendidikan tinggi (lebih dari 24 tahun) seperti karyawan, guru, tenaga spesialis industri, dan mencakup perluasan pendidikan non-gelar serta pendidikan profesi yang mengutamakan penguasaan pengetahuan, ketrampilam dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja industri.
Untuk menjangkau populasi yang lebih luas namun terkendala oleh berbagai faktor, seperti letak geografis dan waktu, perluasan akses pendidikan tinggi juga dilakukan melalui pengembangan kapasitas pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Kemungkinan penggunaan modus pembelajaran jarak jauh ini bukan hanya oleh universitas terbuka tetapi juga oleh perguruan tinggi lain yang diberi izin dalam pengimplementasian strategi ini.

4.3.2. Mengatasi Permasalahan Kualitas dan Relevansi
Dalam mengatasi permasalahan kualitas dan relevansi pendidikan nasional setidaknya ada delapan strategi yang dapat dilakukan yaitu :
1. Mengimplementasikan penerapan standar nasional pendidikan yang telah dikembangkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Standar tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan akreditasi lembaga-lembaga pendidikan dan berbagai program keahlian serta program studi yang dilakukan oleh BAN S/M dan BAN PT, dan untuk penilainan program dan pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan sumber daya pendidikan, upaya penjaminan kualitas pendidikan.
2. Diterapkannya system penilaian pendidikan untuk UN dan UAS oleh sebuah badan mandiri yang ditugasi untuk melaksanakannya. UN mengukur pencapaian kompetensi peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional sebagai benchmark. Hasil UN bukan satu-satunya alat untuk menentukan kelulusan siswa tetapi terutama sebagai sarana untuk melakukan pemetaan dan analisis kualitas pendidikan yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.
3. Adanya penjaminan kualitas melalui suatu proses analisis yang sistematis terhadap hasil UN dan hasil evaluasi lainnya untuk menentukan faktor pengungkit dalam upaya peningkatan kualitas, baik antar satuan pendidikan, antar kabupaten/kota, antar provinsi, atau melalui pengelompokan lainnya. Analisis dilakukan oleh pemerintah bersama pemerintah provinsi yang secara teknis dibantu oleh lembaga penjaminan kualitas pendidikan (LPMP) pada masing-masing wilayah. Hasil analisis tersbut, diberikan intervensi terhadap atuan dan program pendidikan diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan terutama pengembangan proses pembelajaran efektif, bantuan teknis, pengadaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan, serta pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Disamping itu, untuk mempercepat tercapainya pemerataan kualitas pendidikan dilakukan pemberian bantuan yang diarahkan pada satuan pendidikan yang belum mencapai standar nasional.
4. Perlunya dilakukan tindakan afirmatif dengan memberikan perhatian lebih besar pada satuan pendidikan yang kualitasnya masih rendah baik dari input, proses, maupun outputnya.
5. Dilaksanakan akreditasi satuan dam program pendidikan untuk menentukan tingkat kelayakan masing-masing. Hasil akreditasi dijadikan landasan untuk melakukan progam pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas tiap satuann atau program pendidikan.
6. Perlunya dilakukan pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru. Sebagai tenaga kerja profesional guru ataupun tenaga kependidikan harus memiliki sertifikat profesi setelah menempuh pendidikan profesi dan berdasarkan hasil uji kompetensi, sebagai imbalannya mereka diberi tunjangan profesi. Standar profesi guru dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerja guru yang dilakukan secara berkelanjutan atas dasar kinerjanya baik pada tingkat kelas maupun satuan pendidikan.
7. Dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan diperlukan pengembangan kurikulum yang relevan dengan pangsa pasar/dunia kerja. Investasi juga dilakukan untuk pengembangan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah, non-formal dan pendidikan tinggi.
8. Dalam rangka mengejar keunggulan dan daya saing perlu dikembangkan sejumlah sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang bertaraf internasional menggunakan hasil pengukuran yang berstandar internasional dan menggunakan benchmark institusi pendidiakn unggul di dunia. Tentunya ini memerlukan kesiapan baik sarana dan prasarana yang mendukung. Dalam rangka mendorong keunggulan juga perlu dikembangkan peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual. Kegiatan ini terutama berkaitan dengan peran perguruan tinggi yang memiliki otonomi keilmuan dengan melakukan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pengembangan sains dan teknologi.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Pendidikan sebagai human invesment merupakan indikator kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan global yang terjadi seperti sekarang. Pendidikan merupakan hal yang pertama dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun pada kenyataannya, pendidikan Indonesia sekarang ini menunjukkan kualitas yang rendah. Kualitas rendah secara garis besar disebabkan oleh dua masalah yaitu, akses pendidikan yang kurang merata karena terdapat persyaratan tertentu dan karena adanya kesenjangan ekonomi, serta buruknya kualitas dan relevansi pendidikan seperti rendahnya standar kelulusan dan fungsi pengawasan terhadap pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah ini membutuhkan pemecahan segera agar pembangunan dapat berjalan secara terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Peran serta pemerintah adalah faktor yang paling berpengaruh dalam pemecahan masalah ini. Pemerintah dapat menciptakan kebijakan-kebijakan dan strategi tertentu yang memungkinkan peningkatan mutu pendidikan dengan membuka akses yang sama serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nasional. Kebijakan yang dirumuskan pemerintah tersebut pada akhirnya akan menjadi pedoman setiap aktor dalam pendidikan pada khususnya, dan setiap warga negara pada umumnya, dalam melaksanakan proses pendidikan nasional agar mencapai tujuan Pembangunan Nasional.

5.2. Saran
Berdasarkan uraian dalam tulisan, penulis memberikan saran atau rekomendasi untuk menyempurnakan penulisan dari makalah ini yaitu :
1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mempertajam hasil penulisan dari makalah ini dan guna menjawab beberapa pertanyaan atau permasalahan yang muncul ketika penulisan makalah ini berlangsung.
2. Penulis menyarankan tindakan operasional untuk menyelesaikan masalah pembangunan nasional sebagai civitas akdemik yaitu, peduli terhadap pendidikan mulai dari diri pribadi dengan menuntut ilmu dengan serius, sebagai tanda keseriusan untuk memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia dan mencapai tujuan Pembangunan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mohammad. 2009. Pendidikan untuk Pembangunan Nasional. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama.
Badan Pusat Statistik. 2003. Survey Sosial Ekonomi Nasional tentang Angka Melek Aksara 2003. Jakarta: BPS.
Badan Pusat Statistik. 2006. Human Development Index 2006-2007. Jakarta: BPS.
Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. 2006. Grand Design Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2006-2009. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI.
Departemen Pendidikan Nasional. 2005.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
UNESCO. 2000. Human Development Index. Education for Sustainable Development (ED/UNP/ESD), www.unesco.org/education/desd.

LAMPIRAN
Tebel 1. Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Kab/kota
Provinsi 2003 2004 2005
Province Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total

Male Female Total Male Female Total Male Female Total
11. Nanggroe Aceh Darussalam 97.97 94.66 96.28 97.77 93.73 95.69 na na na
12. Sumatera Utara 98.32 95.32 96.80 98.30 95.03 96.64 97.87 94.95 96.39
13. Sumatera Barat 97.41 93.96 95.60 97.75 93.90 95.73 97.46 94.63 95.98
14. Riau 97.55 94.61 96.10 97.34 95.46 96.41 98.58 96.91 97.76
15. Jambi 97.69 92.62 95.17 97.88 93.58 95.76 97.05 92.03 94.54
16. Sumatera Selatan 97.25 93.13 95.19 97.37 94.00 95.69 97.36 93.92 95.63
17. Bengkulu 96.18 90.93 93.59 96.96 91.33 94.21 96.26 90.61 93.47
18. Lampung 94.62 88.45 91.65 95.85 90.06 93.08 95.63 89.92 92.85
19. Kep. Bangka Belitung 94.54 88.46 91.48 96.15 90.74 93.51 97.12 93.66 95.44
20. Kepulauan Riau na na na Na na na 97.63 94.26 95.97
31. DKI Jakarta 99.10 97.73 98.41 99.18 97.45 98.31 99.31 97.35 98.32
32. Jawa Barat 96.34 91.27 93.83 96.50 91.39 93.96 96.93 92.33 94.65
33. Jawa Tengah 91.29 80.47 85.79 92.10 81.49 86.72 92.34 82.64 87.41
34. DI Yogyakarta 91.34 80.37 85.75 91.92 79.90 85.78 92.53 81.20 86.72
35. Jawa Timur 89.37 77.64 83.37 90.50 78.89 84.54 91.47 80.51 85.84
36. Banten 96.41 91.15 93.78 96.55 91.39 93.98 97.54 93.70 95.63
51. Bali 90.30 78.61 84.44 91.58 79.44 85.52 92.50 79.91 86.22
52. Nusa Tenggara Barat 82.44 68.59 75.11 83.73 70.99 76.85 85.62 72.74 78.79
53. Nusa Tenggara Timur 87.54 82.43 84.93 88.01 82.50 85.16 87.36 82.65 84.95
61. Kalimantan Barat 92.39 82.48 87.57 93.15 82.91 88.18 92.43 82.63 87.66
62. Kalimantan Tengah 97.54 94.67 96.16 97.49 94.88 96.23 98.60 96.35 97.50
63. Kalimantan Selatan 96.47 90.71 93.53 97.20 92.40 94.76 97.19 91.76 94.47
64. Kalimantan Timur 96.96 92.56 94.86 96.89 92.86 94.97 96.93 93.55 95.31
71. Sulawesi Utara 99.00 98.90 98.95 99.28 99.01 99.15 99.08 98.65 98.87
72. Sulawesi Tengah 95.59 91.56 93.63 95.78 92.98 94.41 95.53 92.26 93.93
73. Sulawesi Selatan 86.26 80.77 83.40 87.52 81.71 84.49 87.28 82.20 84.60
74. Sulawesi Tenggara 93.59 87.44 90.47 94.19 87.46 90.73 93.55 86.61 89.99
75. Gorontalo 94.81 94.60 94.70 93.93 95.34 94.66 94.93 95.13 95.03
81. Maluku 97.96 96.13 97.04 98.66 96.94 97.78 97.17 95.17 96.16
82. Maluku Utara 96.91 94.20 95.54 97.73 92.58 95.16 97.15 93.19 95.18
94. Papua 79.70 68.95 74.46 79.50 68.48 74.22 76.64 66.23 71.58
Sumber/Source: SUSENAS 2003, 2004, 2005

Comments are closed.